"Memento Mori"

Pemuda-pemudi Indonesia lambat laun dalam berbudaya telah berkiblat ke budaya asing dan meninggalkan tradisi lama. Bahkan bukan lagi rasa enggan yang timbul dari hati saat ingin mengenakan pakaian adat, terkadang dalam hati beberapa individu, ada juga rasa jijik. Pakaian adat dianggap kuno, murahan dan ketinggalan zaman. Batik hanya cocok bagi mereka yang berstatus manula atau dalam acara formal semata. Upacara bendera hanya menimbulkan letih, capai, penat dan kepanasan. Dan banyak lagi fenomena memprihatinkan lain yang timbul dari generasi muda dalam krisis moralitas, terutama identitas bangsa.

Tambahkan pula kasus maraknya kriminalitas dalam tindakan asusila, umbar aurat, anarkis dan rekonstruksi ideologi sosial. Disini saya mencontohkan dengan aktualita yang terjadi dalam kabinet kepemerintahan kita. Coba sedikit meneropong balik perisitiwa pemberian grasi Syaukani dan remisi kepada beberapa terpidana koruptor dari kasus Bank Indonesia serta beberapa kasus lain yang berlokasi di Kalimantan dan Sumatera. Grasi Syaukani masih bisa ditolerir secara manusiawi, walaupun sedikit melenceng dari koridor hukum, tepatnya pelanggaran presiden UU RI tentang Grasi tahun 2002 yang dalam pasalnya menyatakan bahwa permohonan grasi dapat dilakukan kembali apabila permohonan grasi sebelumnya ditolak oleh presiden dan baru setelah melewati jangka waktu dua tahun, grasi tersebut dapat diberikan atau diajukan kembali.


~{x-Penasaran? Langsung aja klik judulnya untuk artikel lebih lengkap...-x}~


Tetapi dalam kasus Syaukani, hal tersebut ternyata dilanggar oleh presiden sendiri. Terbukti Syaukani sebelumnya pernah mengajukan permintaan grasi pada tahun 2009, tetapi bertepatan pada 17 Agustus lalu, presiden telah memberikan grasi kepadanya walau belum melewati selang waktu dua tahun. Bukankah dari sini terlihat bukti jelas pelanggaran presiden terhadap undang-undang? Belum lagi masalah pemberian remisi terhadap Aulia Pohan beserta rekan-rekannya. Di dalam salah satu pasal disebutkan bahwa remisi atau grasi memang merupakan hak otoritas presiden, tetapi melalui rekomendasi dari Mahkamah Agung. Sedangkan dari MA sendiri saat diklarifikasi apakah dia memang sudah melakukan hal tersebut (rekomendasi, red) rupanya tidak mengakui.

Ini baru kesalahan dari presiden yang notabene `idola’ dari seluruh warga Indonesia. Dia sudah melepas sejumlah 22 terpidana koruptor dari bui yang telah menghabiskan kas negara beratus-ratus juga hingga kini bebas melenggang buana ke seluruh Nusantara atau bahkan mancanegara, lantas bagaimana dengan masyarakatnya sendiri? Ingat, pada tahun 2002, riset yang diadakan oleh badan internasional, Indonesia meraih peringkat ketiga, korupsinya, kedua setelah Vietnam. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia dalam mayoritasnya gemar suap-menyuap, atau bisa dikurungkotakkan jika ada sebuah perilaku tidak baik yang sedang merajah dalam perilaku warga Indonesia secara umum. Perilaku yang kurang baik itu adalah menyerobot hak dan milik orang-orang lain untuk memenuhi kepentingan diri. Mengutip dari sebuah artikel, fantasi-mental orang Indonesia, seperti yang ditulis oleh Limas Susanto bahwa kehidupan bagi mereka merupakan, “Adu cepat menyerobot hak dan milik untuk kepentingan diri sendiri” dan “siapa yang lebih dulu menyerobot, dialah yang akan terjamin hidupnya”.

Realita kehidupan memungkinkan kita menduga betapa banyak warga bangsa Indonesia yang secara nirsadar memfantasikan kehidupan sebagai keniscayaan menyerobot hak dan milik orang-orang lain untuk memenuhi kepentingan diri. Dalam fantasi-mental orang Indonesia kehidupan adalah statemen: “Adu cepat menyerobot hak dan milik untuk kepentingan diri sendiri” dan “Siapa yang lebih dulu menyerobot, dialah yang akan terjamin hidupnya”.

Fantasi-mental itu pun dapat dilihat dalam perilaku sehari-hari yang “lebih remeh”, semisal perilaku cepat-cepat menyerobot ruang di jalan-jalan umum, ketidaktertiban dalam menjalani antre, dan pelanggaran aturan yang menjamin pemenuhan kepentingan umum. Sebenarnya hal ini merupakan fenomena umum yang merebak juga di banyak negara lain, tetapi yang turut memprihatinkan adalah rasa apatis dari masyarakat sendiri untuk turut mengubah hal ini. Dan yang penulis maksud dalam hal ini, bukanlah keterlibatan aktif beberapa individual saja, tetapi dari seluruh lingkup tatanan masyarakat. Mungkin jika kita sedikit tengok kepada lingkungan dan tetangga atau kawasan tempat tinggal kita, sudah ada beberapa hati yang tergerak untuk melakukan renovasi bertahap, kecil-kecilan. Tapi sebenarnya tugas utama kita adalah bagaimana mengaitkan hati masing-masing individu tersebut agar dapat tergerak dan mempengaruhi mayoritas orang banyak, untuk bergerak, berubah dan mengubah!

Menurut Thomas Lickona (1992) terdapat sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orangtua, guru, dan figur pemimpin, pengaruh per group terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, meningginya perilaku merusak diri dan semakin kaburnya pedoman moral.

Dari sudah banyak faktor yang tersebutkan diatas, mungkin yang bisa lebih diberi garis tebal adalah faktor terakhir, dekadensi moralitas bangsa. Moralitas menjadi sumber aturan perilaku tidak tertulis yang oleh masyarakat dipegang teguh karena ia memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan ukuran-ukuran nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dan, moralitas dalam diri seseorang dapat berkembang dari tingkat yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi seiiring dengan kedewasaannya.

Sejatinya, masyarakat akan hidup lestari dan eksistensinya bernilai lebih tinggi hanya bila memiliki nilai bersama yang ditaati keberlakuannya secara bersama. Dalam pengembalian nilai moralitas yang semakin tahun semakin terdongkrak turun, harus ada nilai-nilai luhur yang menjadi patokan utama dalam berpegangan dan arah orientasi akan kemana masyarakat seharusnya berkiblat, yaitu Pancasila. Pancasila adalah wujud nilai kesepakatan bersama dari interaksi sosial yang nantinya membentuk budaya. Walau tidak bisa disebut bahwa budaya yang lahir adalah kebudayaan interaktif yang selalu bergerak. Budaya Indonesia sudah sangat apik dengan percampuran kultur dari berbagai elemen yang ada, tidak perlu ditambah-tambahi dengan unsur-unsur asing yang berujung rekonstruksi idealisme dan paradigma sosial masyarakat.

Memang Pancasila sendiri sebagai asas negara, standarnya masih belum mencapai strata sempurna, tetapi rangkuman dari masing-masing sila sudah dapat menjadi tonggak idealisme bagaimana membenahi moralitas bangsa ke arah lebih baik dengan cara penyadaran kembali masyarakat atas pentingnya rasa nasionalisme dalam masing-masing individu. Wujud nasionalisme sejati nantinya akan berfungsi dalam penyadaran kembali masyarakat Indonesia agar sadar bahwa segala sikap, baik tindakan, tingkah laku maupun sekedar ucap, adalah cerminan dari tanggungjawab masing-masing individu sebagai warga Indonesia dan untuk kebaikan mereka dan identitas Indonesia itu sendiri.


*artikel ini pernah dipublikasikan di Majalah La Tansa edisi XVIII