Coba ingat kembali pertama kali pasangan kelahiran Jakarta dan Surakarta ini menjabat sebagai penguasa Indonesia. Banyak sekali hal-hal positif yang dijanjikan. Dia sudah dipercaya 58,6% rakyat untuk menahkodai Nusantara dengan gemilang. Tidak lama kemudian, aksi kontroversi yang pertama kali dilakukan adalah mengembalikan Dwifungsi Militer yang semula sempat dibubarkan oleh Presiden ke-3, tidak lain untuk menjamin loyalitas militer untuk menang Pilpres 2029 nanti. Selang beberapa bulan, ada revisi UU Polri yang substansinya sama, Dwifungsi. Tujuannya sama.
Belum lagi salah satu program andalan yang disebut mengatasi stunting anak dan mengambil APBN dari Pendidikan, meski Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sudah jauh-jauh menyarankan jika mengobati stunting seharusnya dimulai dari bumil.
Tulisan ini ditulis bertepatan dengan ultah sang presiden dan bukan cuma ucapan selamat, banyak sekali kecaman dan sindiran dari pelbagai pihak dan semua tertuju kepada anak dari almarhum Soemitro Djojohadikoesoemo ini. Mulai dari kasus keracunan anak, isu represi terhadap pers, jutaan lapangan pekerjaan yang dijanjikan menjelma gaib, dan banyak lagi.
Padahal dulu bisa dibilang, Ayahnya ini bapak ekonom negara. Almarhum bahkan sangat menekankan desentralisasi, sempat mengusulkan pencopotan Haris Nasution dan kembalinya Bung Hatta dalam struktur pemerintahan pada 1957. Tetapi sayang, jika ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, bisa jadi yang terjadi sekarang buahnya kecebur ke got dan terhanyut sampai TPS.
Oktober 2026, seorang streamer mengajak para penontonnya untuk coup d'etat. Meski para penontonnya didominasi bocil kematian, perkataannya tetap membahayakan. Usulan streamer asal Manado ini hanya akan mendatangkan ketidakstabilan ekonomi dari yang semula harga saham anjlok, bakal semakin bobrok, infrastruktur yang tidak teratur, pola kepemimpinan yang kehilangan majikan, dan banyak lagi. Beberapa orang mengecam, tetapi tidak banyak yang mengamini perkataan streamer tersebut, apalagi netizen sudah memiliki Kabinet Bayangan.
Tetapi, tunggu dulu.
Masyarakat Indonesia adalah orang-orang pintar. Para akademisinya tidak buta. Mereka paham dinamika, paham sosialita dan bosan digombali. Meski katakan pemimpin yang terpilih dari Pemilu 2024 ini adalah hasil kesadaran komunal yang terbangun atas kepercayaan kolektif, bukan rekayasa prajurit kampanye (jika itu benar), saya ingin mengajak Anda menjawab pertanyaan ini, jika pemimpin mendzalimi rakyat, itu salah pemimpin atau yang dipimpin? Kan rakyat sendiri yang memilih pemimpin? Mereka yang terpilih untuk memimpin juga tidak mungkin menjadi pemimpin jika bukan karena suara rakyat, bukan?
Jika kepemerintahannya sudah benar, pastinya jejeran di bawahnya turut mengekor, meski tidak menafikan ada pengecualian dalam beberapa kasus. Tatanan sebuah kepemerintahan dan pemerintah itu sendiri disebut baik dan sukses, jika melalui proses pengawasan yang benar-benar matang.
T. Hani Handoko dalam puluhan karyanya yang berkaitan dengan manajemen, menjelaskan, salah satu pengawasan berbentuk pengawasan formal atau informal, entah dengan pengawasan pendahuluan seperti perlunya partisipasi publik dalam pengesahan RUU untuk mengantisipasi permasalahan atau penyimpangan dari standar atau tujuan yang dietapkan, atau pengawasan umpan balik untuk memberikan penilaian setelah berlangsungnya suatu kegiatan. Pemerintah adalah pengelola negara, dan rakyat sangatlah berhak untuk mengawasi kinerjanya. Pengawasan ini bisa diwakili oleh pers atau bahkan dengan ketersediaan berbagai platform sosial media, netizen melakukan aktivitas jurnalisme sendiri - jurnalisme warga.
Dalam Tata Negara, proses pengawasan ini penting sekali. Sekelas perusahaan saja memiliki standar operasi prosedural dan pengawasan menempati sektor utama di sana, tentunya pengelolaan negara membutuhkan standar yang lebih tinggi. Jika ada kesalahan dalam manajemen, masukan dan kritikan yang diberikan dari pengawasan baik dari internal atau eksternal, tentu harus didengarkan sebagai evaluasi dini agar manajemen bisa menjadi lebih baik. Para ulama, dalam artian ulama di sini adalah ilmuwan yang mumpuni dalam bidangnya, sudah menjelaskan perkara ini dari berabad-abad lalu.
Pertama, terpilihnya seorang pemerintah (selanjutnya, kata pemimpin akan selalu merujuk ke pemerintah). Mawardi dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyyah menyatakan bahwa terpilihnya seorang pemimpin merupakan hasil kesepakatan antara Ahl al-Hilli wa al-‘Aqdi atau Ahl al-Ikhtiar dengan calon pemimpin terpilih, berasaskan sebuah kontrak sukarela yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Tentunya kontrak ini juga berdasarkan asas timbal-balik. Jadi, pemimpin berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, tetapi pemimpin juga berkewajiban untuk melindungi dan mengelola kepentingan rakyat dengan baik dan bertanggung jawab. Sedikit berbeda dengan teori kontrak sosial milik Hobbes, Locke maupun Rosseau. Tapi satu hal yang perlu dicatat, Mawardi lebih dulu mengungkapkan teori ini pada abad XI, sedangkan yang berkembang di Eropa baru muncul pada abad XVI.
 |
| Credit: ExistentialComics |
Di karya fenomenal Two Treaties of Government, Locke juga menyatakan hal senada. Ada konsekuensi yang tercipta dari kontrak rakyat dengan pemerintah, bahwa pemerintahan adalah suatu trust (amanah), sedangkan rakyat berfungsi sebagai pemberi amanah sekaligus beneficiary (yang diamanahkan) dan pemerintah di sini adalah trustee (penerima amanat). Jadi, pemerintahan adalah amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin terpilih yang mengindikasikan bahwa rakyat ikhlas terpimpin dan mengakui kredibilitas ‘yang terpilih’ sebagai pemerintah mereka. Di sini, Locke lebih menekankan bahwa kewajiban yang ditampuk pemerintah lebih krusial dibandingkan hak yang diperoleh. Rakyat pun berhak untuk menarik amanah yang telah mereka berikan kepada pihak penerima amanah, jika dia mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Maka, pemimpin tidak boleh semena-mena menjalankan tugas. Kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan secara penuh, karena apa yang ia pegang tidaklah kekal, sekedar semu dan bisa dilepas kapan saja.
Di sini ada benang merah yang bisa ditarik terkait mandat, tanggung jawab, atau amanah (trust) yang dikutip dari Ibnu Taimiyah dalam bukunya, Siyasah Syar’iyyah fii Islahi al-Ro’i wa al-Ro’iyyah, meminjam istilah dari surat an-Nisa ayat 58.
Amanah adalah hasil dari kontrak antara pemimpin dengan rakyat, dan amanah ini langsung diprakarsai dan dijaga oleh Empunya Segala. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah, terpilihnya seorang pemimpin tidak lain karena kehendak Allah SWT dan pemimpin adalah wali-Nya. Dia juga mengatakan bahwa pemimpin negara wajib menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak dan berlaku adil.
Oleh karena itu, hal kedua yang perlu diperhatikan untuk seorang pemimpin adalah penyampaian amanah dan berlaku adil. Ibnu Taimiyah menjelaskan konsep tersebut dengan realita yang ia alami, ketika dia hidup pada masa dunia Islam sedang dalam puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi moral. Bagi Ibnu Taimiyah, amanah yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 58 mempunyai dua arti.
Pertama, amanah merupakan segala kepentingan rakyat yang wajib dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan tersebut hanya berjalan baik dan sempurna jika pemerintah terpilih benar-benar cakap dan mampu. Sedikit berbeda dengan pengertian Mawardi yang menyatakan amanah adalah produk dari kontrak sosial antara kedua pihak, tetapi intinya sama, kontrak tidak akan terjalin jika tidak ada mutual trust di situ.
Arti kedua, amanah adalah kewenangan memerintah yang dimiliki oleh pemimpin dan jika dalam pelaksanakannya membutuhkan bantuan wakil seperti menteri, dll, maka dalam pengangkatannya tidak boleh ada unsur subjektivitas dan nepotisme. Tapi jika memang tidak ditemui seseorang yang bukan ahlinya, maka boleh mengangkat siapa saja yang dianggap pantas dengan memperhatikan dua faktor: kekuatan karakter yang sesuai dengan bidang tempat ia bekerja nanti, serta integritas yang dinilai dari ketakwaannya kepada Allah secara utuh dan kesetiaan kepada hukum Islam dengan mendalam.
Maka, terpilihnya pemimpin adalah tanggung jawab rakyat, karena secara tak langsung, rakyat yang memilih pemimpin mereka. Ada kontrak yang tercipta dan rakyat harus siap dengan konsekuensinya.
Rakyat rela dipimpin, siap dikomandoi, harus loyal, tetapi perlu dicatat dengan garis tebal, pemimpin juga harus siap bertanggung jawab, siap berlaku adil dan siap mengelola urusan rakyat. Ketika pemimpin sudah tidak lagi mengindahkan urusan kepemimpinannya, mengabaikan masukan dari pengawasan rakyatnya misalkan, maka tidak ada salahnya bagi rakyat untuk memintanya mundur. Teorinya sederhana, aplikasinya tidak.
Kepatuhan mutlak pada pemimpin hanya terjadi ketika pemimpin dan rakyat sama-sama melaksanakan amanah masing-masing. Kasus yang acapkali terjadi, kesalahan terletak pada pemimpin yang terlena janji, terbuai fasilitas dan tidak mendengar keluhan rakyat. Jika sudah seperti ini, pemimpin yang salah karena melanggar amanah yang sudah disepakati. Maka jika pemimpin lalim berkuasa dan sistem yang berlaku telah termonopoli, meski tidak harus, kudeta selalu bisa menjadi opsi.
0 comments:
Post a Comment